Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

BPSDMD Gelar Diklat LPPD/LKPJ Bagi ASN di Lingkungan Pemprov Kalsel

Berita dan Informasi | 22 Juli 2019

TANDA PESERTA - Kepala BPSDMD Provinsi Kalsel Drs. H. Muhammad Nispuani, M. AP menyematkan tanda peserta Diklat LPPD/LKPJ Tahun 2019 di Kampus I BPSDMD pada Senin (22/7)

BANJARBARU - Dalam rangka meningkatkan wawasan dan informasi, BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan Diklat Penyusunan Laaoran Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LPPD/LKPJ) Tahun 2019 yang diikuti ASN di lingkungan Pemprov Kalsel pada Senin (22/7).

Dihadiri Kepala BPSDMD Drs. H. Muhammad Nispuani, M. AP, pada pembukaan tersebut juga tampak hadir pejabat di lingkungan Pemprov Kalsel serta perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri RI.

Gubernur Kalsel H. Sahbirn Noor dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kepala BPSDMD Provinsi Kalsel menyampaikan, LPPD dan LKPJ merupakan bentuk laporan progress penyelenggaraan pemerintah daerah yang menyangkut beberapa urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang disertai oleh beberapa instrumen dan indikator capaian yang ditetapkan.

"Untuk itu, perlu kiranya pemahaman yang komprehensif dari setiap SKPD dalam menyusun laporan dengan cermat dan menyampaikan data akurat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan," pesan gubernur.

Disamping itu, Gubernur mengingatkan penyusunan LPPD dan LKPJ harus mengimplementasikan azas transparansi dan akuntablitas. Selain sebagai laporan, LPPD/LKPJ juga sebagai sarana pengawasan dan kontrol akan kinerja pemerintah daerah.

"Oleh sebaba itu, diklat ini penting bagi kita guna mengetahui penyusunan laporan yang sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku sehingga meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah," tambah Gubernur.

Pada kesempatan itu, Gubernur juga menyampaikan berdasarkan Kepmendagri Nomor 118-8840 Tahun 2018 Tentang Penetapan Peringat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Provinsi Kalimantan Selatan memperoleh skor kinerja 2,9135 dan berada pada peringkat ke-12.

Terkait adanya perubahan konsep penyusunan LPPD sesuai PP Nomor 13 Tahun 2019, terutama dengan dikeluarkannya PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Perlayanan Minimal (SPM) dan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang penerapan SPM mengamanatkan penerapan SPM untuk pemenenuhan pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga, diklat ini menjadi sarana belajar dan menggali informasi lebih lanjut mengenai teknis penyusunan LPPD yang benar.

"LPPD/LKPJ kita jadikan sebagai dasar evaluasi pelaksanaan program kedepannya dan dapat menjadi acuan untuk mengendalikan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, agar sejalan dengan aspirasi masyarakat serta sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan. Kita harus mentaati seluruh peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, menjaga etika, norma serta melaksanakan prinsip pemerintahan yang bersih dan baik," pesan Gubernur.

Diklat Penyusunan Lpaoran Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LPPD/LKPJ) Tahun 2019 ini berlangsung mulai tanggal 22 s.d 26 Juli 2019 yang semua kegiatan pembelajaran di Kampus I BPSDMD. 

Tenaga pengajar sendiri berasal dari Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah (EKPKD) Dirjen Otda Kemendagri Republik Indonesia, Biro Tata Pemerintahan Pemprov Kalsel serta Widyaiswara BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. (mul)

 


Kembali Ke Halaman Sebelumnya