Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Diklat LAKIP Sarana Pahami Konsep Pertanggungjawaban Kinerja

Berita dan Informasi | 15 Maret 2021

 

BANJARBARU -  BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan Diklat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di lingkungan Pemprov Kalsel yang pembukaan digelar pada Senin (15/3).

Diklat LAKIP ini diikuti 30 peserta dari instansi/SKPD Pemprov Kalsel yang akan diselenggarakan mulai tanggal 15 Maret s.d 19 Maret 2021.

Pj. Gubernur Kalsel dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kepala BPSDM Drs. Muhammad Nispuani, M. AP, akuntabilitas kerja merupakan salah satu cara penyelenggaraan pemerintah yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan harus dapat dipertanggungjawabkan. Keberhasilan dalam pencapaian program pembangunan harus terukur, mulai dari sasaran yang telah tercamtum di dalam RPJMD hingga renstra SKPD.

Program kegiatan yang terdapat dalam renstra SKPD harus sinkron dengan visi, misi dan perioritas pembagunan pemerintah yang tercamtum dalam RPJMD. Selain itu, setiap SKPD harus memiliki ukuran dan indicator yang jelas dan menggambarkan kebrehasilan atau kegagalan pencapaian visi, misi dan program perioritas pembangunan daerah.

“Dengan kata lain, akuntabilitas kinerja pemerintah menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh seluruh instansi pemerintah, termasuk pemda untuk menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja atau yang kita kenal LAKIP,” pesan Pj. Gubernur Kalsel.

Pun begitu, perlu perhatian bersama, kurangnya komitmen terhadap akuntabilitas kinerja pasti akan berdampak pada kontrol yang lemah terhadap pencapaian target dan indikator keberhasilan program-program pemerintah. Akuntabilitas merupakan perwujudan dari kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Karena itulah, laporan akuntabilitas yang disusun secara periodic menjadi upaya kita bersama untuk meneguhkan komitmen pemerintah dalam proses penyelengaraan pemerintahan. Dengan mengukur kinerja secara periodik dan tepat sasaran, kita dapat melihat sejauh mana hasil pembangunan yang dilaksanakan serta jangkauan pelayanan publik yang diselenggarakan.

Disamping itu, pelatihan LAKIP ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada para pejabat struktural dan pelaksana yang membidangi pelaporan kinerja mengenai konsep akuntabilitas, perencanaan strategis, perencanaan kinerja, penetapan kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, analisis kinerja dan pelaporan kinerja insTansi pemerintah sebagai media dan sarana pertanggungjawaban instansi. (mul)


Kembali Ke Halaman Sebelumnya