Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Pelatihan Khusus Pengadaan Barang/Jasa bagi Pejabat Tinggi Pratama Pemprov Kalsel

Berita dan Informasi | 04 November 2019

J

AKARTA – Seluruh Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan selatan mengikuti Pelatihan Khusus Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diselenggarakan pada 1-2 Nopember 2019  di Jakarta.

Bertempat di Aula Hotel Akmani Jakarta, Pelatihan Khusus Pengadaan Barang/Jasa Pejabat Tinggi Pratama ini menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya. Seperti Dr. Tumpak Hapasan Simanjuntak, MA (Irjen Kemendagri RI) dengan materi perihal Urusan Pemerintah Daerah.

Lalu pemateri lainnya adalah Otti Ilham Khair, ST., S.Sos, M. Si., MH yang notabenenya adalah Dosen Universitas Az Zahra Jakarta yang mengangkat materi soal Pelaku Pengadaan.

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor dalam sambutannya yang disampaikan Kepala BPSDMD Provinsi Kalsel, Drs. H. Muhammad Nispuani, M. AP menyampaikan, bagaimana pun pengadaan barang dan jasa merupakan proses penting yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan. Sebab, pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan kegiatan yang cukup besar dalam menggunakan keuangan negara, baik dalam APBN maupun APBD.

Setiap tahun miliaran hingga triliunan rupiah disediakan alokasi anggaran untuk belanja barang/jasa. Khusus di Pemprov Kalsel, anggaran pengadaan barang/jasa mencapai Rp1,4 triliun pada anggaran tahun 2019 ini.  Menurut Gubernur, pengadaan barang/jasa pemerintah memang dibutuhkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan. Hampir seluruh kegiatan pemerintah, melibatkan pengadaan barang/jasa.
Karena itu, pengadaan barang/jasa pemerintah perlu manajemen dan sistem yang baik, perlu kelembagaan yang kuat, kemampuan SDM para pejabat fungsional pengadaan, termasuk pemahaman kepala SKPD dalam pengadaan barang/jasa.

“Bagi kepala SKPD, dengan kedudukannya sebagai pengguna anggaran (PA) dan para kepala biro selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), maka sudah semestinya memahami pengadaan barang/jasa secara baik dan benar. Mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan,” pesan Gubernur

Pada kesempatan itu, Gubernur juga mengingatkan resiko pengadaan barang/jasa yang tidak sesuai aturan, tidak hanya berdampak buruk terhadap hasil pengadaan, tetapi juga bisa berisiko secara hukum. Hampir sebagian besar operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK, berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

“Sekali lgi saya tekankan pada kesempatan ini, khususnya kepada pengguna anggaran (PA) dan Kuasa Penguna Anggaran, agar mempedomani aturan dalam seluruh proses pengadaan barang/jasa. Jangan main-main dengan pengadaan barang/jasa. Laksanakan manajemen yang tepat dalam semua mekanisme dan bertindaklah secara profesional,”  pungkasnya. (mul)

 


Kembali Ke Halaman Sebelumnya