Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Pelatihan Renstra Penting untuk Dokumen RPJMD

Berita dan Informasi | 05 April 2021

BANJARBARU – Pelatihan Rencana Strategis (Renstra) di lingkup Pemprov Kalsel secara resmi dibuka di Badan Pengembangan SDM pada Senin (5/4).

Pada pembukaan di Aula Kampus I BPSDM Kalsel itu dibuka Pj. Gubernur Kalsel Ssafrizal ZA yang diwakili Kepala BPSDM Drs. H. Muhammad Nispuani, M. AP

Dalam sambutan tertulis yang dibacakan, Pj. Gubernur menyampaikan sebagai dokumen perencanaan, tentu renstra sangat berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD). Untuk itu secara terstruktur dan bertingkat, penyusunan renstra harus dilaksanakan berdasarkan tujuan, sasaran strategis serta target-target kinerja tang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Pj. Gubernur juga mengingatkan, tahun 2021 ini adalah tahun terakhir RPJMD Provinsi Kalsel serta telah memasuki periode penyusunan RPJMD 2022-2027, tentu perangkat daerah perlu memperhatikan hal-hal penting terkait penyusunan sesuai tugas dan fungsinya. Apalagi, saat ini juga menjadi periode penyusunan rancangan teknokratik RPJMD yang telah disiapkan sebelum terpelihnya Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel 2021-2024.

 

“Dokumen RPJMD teknokratik ini juga menjadi panduan arah kebijakan pembangunan bagi para pemangku kepentingan, termasuk bagi satuan kerja perangkat daerah dalam menyusun rencana strategisnya,” papar Pj. Gubernur.

Pj. Gubernur juga berharap, melalui pelatihan renstra ini, para peserta mendapatkan panduansecara mendetail terkait prosedur penyusunan renstra di SKPD masing-masing. Selain itu, melalui pelatihan ini diharapkan muncul informasi dan diskursus baru sesuai konteks dan perkembangan terkini. Sehingga memacu tumbuhnya inovasi dan terobosan dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Kalsel.

Pelatihan renstra diikuti 30 peserta dan dilaksanakan mulai tanggal 5 s.d 9 April 2021. Tenaga pengajarnya selain dari Kementerian Dalam Negeri, juga dari pejabat di lingkup Pemprov Kalsel. (mul)

 


Kembali Ke Halaman Sebelumnya