Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Pembukaan Diklat LPPD dan LKPj Tahun 2018 Dihadiri Direktur Evaluasi Ditjen Otda Kemendagri RI

Berita dan Informasi | 26 September 2018

DIKLAT LPPD DAN LKPj - Pembukaan diklat dilakukan Kepala BPSDMD Provinsi Kalsel Drs. H. Muhammad Nispuani, M. AP dan juga dihadiri langsung Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kemendagri RI, Drajat Wisnu Setiawan pada Senin (24/9).

BANJARBARU - BPSDM Daerah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Diklat Penyusunan Laporan Penyenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) di Lingkungan Provinsi Kalimantan Selatan pada Senin (24/9).

Dibuka Kepala BPSDMD Drs. H. Muhammad Nispuani, M. AP, pembukaan Diklat LPPD dan LKPj pun dihadiri langsung oleh Drajat Wisnu Setiawan, Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kemendagri RI serta sejumlah pejabat di lingkungan BPSDMD dan Pemprov Kalsel.

Diikuti 30 (tiga puluh) peserta dari SKPD di lingkup Pemprov Kalsel, Gubernur H. Sahbirin Noor dalam sambutan tertulis dibacakan olaeh Kepala BPSDMD Drs. H. Muhammad Nispuani, M. AP menyampaikan, pelaksanaan diklat ini sebagai bentuk kesungguhan dan komitmen Pemprov Kalsel untuk terus memperbaiki dan menyempurnakan penyusunan LPPD dan LKPj sebagai kewajiban yang harus disampaikan kepala daerah. Untuk itu, gubernur berpesan diawal sambutan agar seluruh peserta mengikuti diklat ini dengan sungguh-sungguh dan memaknai sebagai proses untuk meningkatkan kualitas LPPD dan LKPj yang kita susun hingga saat ini masih memerlukan perbaikan dan penyempurnaan.

Gubernur juga mengungkapkan, sebagai salah satu kewajiban yang harus disampaikan kepala daerah, penyusunan LPPD dan LKPj tentu saja harus direncanakan dengan baik. Penyusunan pun jangan asal-asalan, karena penilaian LPPD dan LKPj juga menjadi barometer dalam penyelenggaran pemda. 

Dibeberkan Gubernur, secara tegas dan jelas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda memberikan penjelasan yang cukup panjang tentang LPPD dan LKPj yang diuraikan dari pasal 69 hingga pasal 74. Dalam rangkaian pasal-pasal tersebut diatur tentang bagaimana LPPD dan LKPj dibuat, kepada siapa laporan itu disampaikan dan ada sanksi bagi kepala daerah yang tidak menyampaikan LPPD dan LKPj.

"Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban dan tugas perangkat daerah untuk menyusun LPPD dan LKPj yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk kelengkapan serta keakuratan data yang disajikan, sehingga LPPD dan LKPj akan memberikan gambaran yang lengkap atas penyelenggaraan pemerintah daerah di Kalsel." kata gubernur.

Pada kesempatan itu, gubernur juga menyampaikan untuk menciptakan manajemen pemerintah yang baik dan akuntabel, harus terus diupayakan dari waktu ke waktu. Dimana, implementasi mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang baik itu telah menjadi kebutuhan atas konsekuensi logis dalam memenuhi tuntutan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN.

"Dalam konteks itu, LPPD dan LKPj menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam mewujudkan pemerintah yang baik. Melalui LPPD dan LKPj, evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah bisa dilakukan secara sistematis , terukur dan transparan," pesan gubernur. 

Diketahui pelaksanaan Diklat LPPD dan LKPj dilaksanakan mulai tanggal 24 s.d 28 September 2018 yang semua kegiatan dilaksanakan di Kampus I BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan serta untuk tenaga pengajar dan narasumber berasal dari Kemendagri RI dan Widyaiswara BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. (mul)

 


Kembali Ke Halaman Sebelumnya