Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Pertama di Indonesia, BPSDM Kalsel Pelopori Bimtek Khusus Perangkat Desa

Berita dan Informasi | 14 Agustus 2019

BANJARBARU – Pertama di Indonesia, Pemprov Kalsel melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) menggelar pelatihan khusus/bimtek bagi perangkat desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu pada Selasa (13/8).

Pada Angkatan I, bimtek khusus ini diikuti 225 perangkat desa mulai sekretaris hinga kepala desa, kegiatan ini mendapat apresiasi serta pujian dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.

“Dari 34 BPSDM yang ada di Indonesia, BPSDMD Kalsel adalah satu-satunya lembaga diklat yang mengawali dan mempelopori. Kami sangat apresiasi dengan Bapak Gubernur Kalsel dan BPSDMD yang turut meningkatkan SDM perangkat desa,” puji Drs. Aferi S. Fudail, M. Si, Direktur Penataan dan Administrasi Pemerintah Desa Kemendagri RI dalam pembukaan bimtek.

Ia pun berharap, kalau saat ini pelatihan hanya dilakukan bagi perangkat desa Kabupaten Tanbu, ke depan bisa dilakukan bagi desa di kabupaten lain di Kalsel yang total memiliki 1864 desa.

 Aferi pun menyebut, pola yang dilakukan BPSDMD Kalsel ini sangat efektif untuk memberikan pemahaman dan peningkatan SDM tentang peran Pemerintahan Desa sesuai UU Nomor 6 Tahun 2014.  Sebab, dengan mengikuti pelatihan seperti ini, perangkat desa memahami kewenangan yang jelas sehingga bisa melaksanakan tugas tanpa adanya kekuatiran.

“Ini penting bagi desa untuk menata kewenangan untuk menghindari kekuatiran beberapa pihak. Dengan kewenangan desa menjadikan desa maju dan mandiri. Seperti kewenangan asal usul dan kewenangan lokal berskala desa,” ungkap Aferi.

Pemerintahan desa, beber Aferi ,penghasilannya tak hanya sekedar dana desa saja yang selama ini selalu menjadi perbincangan, namun banyak hal yang dapat digali dari desa asalkan ada aturan dan kewenangan desa. Baik itu dari PAD desa itu sendiri,  bisa juga dari bagi hasil pajak, bantuan provinsi/kabupaten, hibah dan pendapatan lainnnya.

“Buat aturan dan kewenangan sesuai UU Desa Nomor 4 Tahun 2014. Kalau ada hal tersebut, kemandirian desa dengan kewenangan tentu akan membuat desa mandiri, kuat dan sejahtera,” jelasnya.

Pada pembukaan selain dihadiri Kepala BPSDMD Drs. H. Muhammad Nispuani, M. AP, tampak hadir Kepala Dinas PMD Tanah Bumbu Nahrul Fajeri, perwakilan Kejaksaan Tanbu Fajar Seto Nugroho, SH, MH, Polres Tanah Bumbu Waridi, WS.

Bimtek khusus kewenangan desa Angkatan I  ini sendiri dilakukan selama 3 hari mulai tanggal 13 s.d 15 Agustus 2019 dengan narasumber dari Kemendagri RI serta pejabat dari Pemkab Tanah Bumbu. (mul)

 

 


Kembali Ke Halaman Sebelumnya