Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Workshop Green Public Procurement untuk Mendukung Revolusi Hijau, Pergub G-Pro Diterapkan Awal 2019

Berita dan Informasi | 28 November 2018

TANDA TANGAN DUKUNGAN - Penandatangan bersama bentuk dukungan revolusi hijau oleh guru besar Fakultas Kehutanan ULM Prof Dr Gusti M Hatta dan Hermansyah Manaf disaksikan Kepala BPSDMD Prov. Kalsel Drs. H. Muhammad Nispuani, M. AP di Aula Idham Chalid Pemprov Kalsel.

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Professor Gusti Muhammad Hatta, guru besar Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat mengisi kegiatan Workshop Teknis Pengembangan Profesionalisme Green Public Procurement untuk Mendukung Revolusi Hijau bagi ASN Pemprov Kalsel, Selasa (27/11) di Gedung Idham Chalid Komplek Perkantoran Setda Kalsel di Banjarbaru. Hadir juga sebagai Narasumber Gusmelinda Rahmi dari LKPP, Nurmayanti  dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Paulus Tallulembang dari Global Green Growth Institute (GGGI) Indonesia.

Kegiatan Workshop ini adalah upaya diseminasi kebijakan gerakan revolusi hijau, sharing knowledge serta sosialisasi progres kemajuan revolusi hijau di Provinsi Kalimantan Selatan. Workshop yang ditujukan bagi fasilitator, stakeholder serta ASN Influencer yang diharapkan dapat berperan lebih dalam melalui Gerakan Revolusi Hijau khususnya penerapan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang ramah lingkungan dan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Selatan.  Tujuannya untuk membangun sinergi aktif antar stakeholder dalam lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan di luar Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sehingga mampu berkolaborasi mempersiapkan kebijakan antisipatif di masa yang akan datang.

Dalam ceramahnya, Prof Muhammad Hatta mencontohkan, pengadaan dari alat tulis kantor (ATK) yang umum yaitu penggunaan kertas, di mana saat ini belum mempedulikan aspek-aspek lingkungan.

Dijelaskannya rata-rata dalam setahun diperkirakan setiap SKPD minimal menggunakan 50 rim kertas per bulan, atau 600 rim per tahun.

“Membayangkan 1 rim kertas yang digunakan tersebut berasal dari 1 pohon yang sudah berumur 5 tahun, maka untuk menjalankan pemerintahan provinsi dalam satu tahun saja harus dikorbankan 8 ribu sampai 10 ribu pohon berumur 5 tahun. Belum lagi pemerintah kabupaten/kota, swasta dan masyarakat umum, apalagi perguruan tinggi serta sekolah, bisa dihitung penggunaan kertas total dan penggunaan kertas oleh masyarakat umum," katanya.

Dia mengatakan bahwa dengan diterbitkannya Pergub nomor 93 tahun 2018 tentang Green Public Procurement (G-PRO) di Kalsel dapat membawa perubahan yang lebih baik bagi lingkungan Kalsel.

"Saya sambut baik, saya pantau terus. Gubernur serius, Kalsel serius dalam hal ini," kata mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia ini.

Awal tahun 2019 nanti Peraturan Gubernur Nomor 093 Tahun 2018 tentang Green Public Procurement  untuk mendukung Revolusi Hijau di Provinsi Kalimantan Selatan, akan diterapkan. Melalui BPSDMD kemarin Pemerintah Provinsi Kalsel mengundang semua SKPD di lingkup Provinsi Kalsel untuk mensosialisasikan dan sekaligus menseminarkan Pergub yang mempromosikan pengadaan ramah lingkungan tersebut.

Pada Pergub ini difokuskan untuk pengelolaan dan pola administrasi ramah lingkungan pada lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan. Dengan terbitnya Pergub ini menjadikan Kalimantan Selatan menjadi provinsi pertama yang melaksanakan Green Public Procurement di Indonesia.

Keynote speaker Gubernur Kalsel Sahbirin Noor diwakili kehadirannya oleh Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kalsel, Hermansyah Manaf.

(banjarmasinpost.co.id/niakurniawan)

 


Kembali Ke Halaman Sebelumnya