Banjarbaru — Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Kalimantan Selatan secara resmi menutup Pelatihan Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Angkatan II dan Implementasi Core Values ASN BerAKHLAK pada Jumat, (28/11/2025), bertempat di Aula Kampus I BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru.
Penutupan kegiatan dilakukan atas nama Kepala BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan oleh Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis, Zainal Abidin. Dalam sambutannya, Zainal Abidin menyampaikan bahwa pelatihan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat akuntabilitas kinerja dan budaya kerja aparatur pemerintah.
“Pelatihan ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi merupakan proses pembelajaran yang harus diimplementasikan secara nyata. SAKIP menjadi instrumen penting dalam memastikan kinerja instansi berjalan efektif dan terukur, sedangkan Core Values ASN BerAKHLAK harus menjadi karakter yang melekat pada setiap ASN. Kami berharap peserta dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam pelatihan ini di unit kerja masing-masing,” kata Zainal Abidin.
Pelatihan ini bertujuan meningkatkan pemahaman peserta mengenai tata kelola kinerja melalui SAKIP, mulai dari perencanaan, pengukuran, hingga evaluasi kinerja. Selain itu, kegiatan juga memperkuat internalisasi nilai-nilai BerAKHLAK, Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, sebagai budaya kerja ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan mampu menerapkan prinsip-prinsip SAKIP secara optimal serta mengintegrasikan Core Values ASN BerAKHLAK dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi, sehingga mendukung terwujudnya birokrasi yang adaptif, akuntabel, dan melayani.
BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, narasumber, dan panitia pelaksana atas kontribusi dalam menyukseskan kegiatan ini. Pelatihan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja aparatur sipil negara di daerah.
